KEWENANGAN DAN PERAN JAKSA DALAMPEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM

RIEN GITA MAHESSA, NIM. 092321017 (2016) KEWENANGAN DAN PERAN JAKSA DALAMPEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM. Skripsi thesis, IAIN Purwokerto.

[img]
Preview
Text
COVER_ABSTRAK_DAFTAR ISI_BAB I_BAB V_DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (405kB) | Preview
[img] Text
SKRIPSI LENGKAP.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Suatu perkawinan adalah sah baik menurut agama maupun hukum Negara bilaman memenuhi rukundan syaratnya serta tidak melanggar larangan perkawinan. Apabila terjadi suatu perkawinan yang dilakukan melanggar larangan perkawinan atau tidak memenuhi syaratdan rukunnya maka perkawinan tersebut tidaksah dan dapat dibatalkan. Perkawinan yang didasariikatan lahirbatin dapat dikatakan sah jika telah memenuhi unsure dalam pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentangperkawinan. Dalam UU Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa :perkawinan yang dilangsungkan di mukapegawaipencatatperkawinan yang tidak berwenang walinikah yang tidak sahatau yang dilangsungkan tanpadihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannyaoleh parakeluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksadansuamiatauistri. Adapun tujuan penelitian yang hendakdicapaidalam penulisanskripsi ini adalah : 1. Untukmengetahui kewenangandanperanjaksa dalamupayapembatalanperkawinanmenurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Mengetahuibagaimanapandanganhukum Islam tentangpembatalanperkawinanolehjaksamenurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentangperkawinan. Dalam penelitianinimenggunakanmetodepengumpulan datayaitupenulismenyelidiki data-data ataudokumentertulissepertibuku, artikeldanperaturan-peraturan, UU dansebagainya.Denganjenispenelitiankepustakaan(library research)danpenelitianlapangan yang mendasarkanpada data-data kepustakaanataudokumentasi yang pernahdilakukandan data datalapangansebagaipendukungpenelitian. Adapunkesimpulandaripenulisaniniadalahkedudukanperanjaksadalampembatalanperkawinanadalahsebagaipemohon, karenaperkawinanmasukdalamperkaraperdata.DalampelaksanaanjaksaharusdisertaidenganSuratKuasaKhusus (SKK).Dan dalampandanganhukum Islam istilahjaksa yang berkaitandengantugasdanwewenangdalampembatalanperkawinanbelumdikenaldalam Islam.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Kewenangan Jaksa, Peran Jaksa, Pembatalan Perkawinan, Undang-Undang Perkawinan, Hukum Perkawinan Islam
Subjects: 2x4. Fiqih > 2x4.3 Munakahat > 2x4.31 Nikah (Nasab, RUkun, Akad, Maskawin, Mut'ah dll)
300 Social sciences > 340 Law > 346 Private law (perdata) > 346.01 Marriage law
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Keluarga Islam
Depositing User: Aris Administrator Perpustakaan IAIN Purwokerto
Date Deposited: 05 Sep 2016 00:46
Last Modified: 05 Sep 2016 00:46
URI: http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/979

Actions (login required)

View Item View Item