DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS 1A PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

DANY, NUR MADINAH (2021) DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS 1A PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN. Skripsi thesis, IAIN PURWOKERTO.

[img] Text
DANY NUR MADINAH_DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS 1A PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img]
Preview
Text
Cover_Bab I_Bab V_Daftar Pustaka.pdf - Published Version

Download (574kB) | Preview

Abstract

Perubahan Undang-Undang Perkawinan yang bertujuan untuk meminimalisir adanya perkawinan dibawah umur belum dapat tercapai. Hal ini terlihat pada permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A yang justru semakin meningkat sejak diberlakukannya perubahan undang-undang perkawinan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa perkawinan dibawah umur masih banyak dilakukan oleh masyarakat. Maka dari itu, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui penyebab tingginya permohonan dispensasi kawin dan pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis-normatif. Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sumber data primer berupa berkas penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara. Sedangkan data sekunder berupa wawancara hakim, peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta karya ilmiah yang berkaitan dengan berkas penelitian. Data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab permohonan dispensasi kawin pada berkas penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A terdapat pada alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin. Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dengan alasan: (1) sudah lamaran berdasarkan pada Undang-Undang Perkawinan yang berlaku pada saat lamaran, (2) alasan khawatir apabila tidak melangsungkan perkawinan didasarkan hadis tentang al-baah, dan (3) calon mempelai yang sudah hamil didasarkan pada ketentuan KHI yang membolehkan perkawinan pada saat wanita hamil. Alasan-alasan tersebut dapat diajukan pada permohonan dispensasi kawin dan dapat dikabulkan apabila terdapat bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan batas usia kawin yang diubah berdasarkan putusan MK 22/PUU-XV/2017 telah disesuaikan dengan berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya batas usia kawin untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini bermaksud untuk meminimalisir permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama berkaitan dengan praktik perkawinan di bawah umur.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: dispensasi kawin, penyebab, perubahan undang-undang perkawinan
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
300 Social sciences > 340 Law > 346 Private law (perdata)
300 Social sciences > 340 Law > 346 Private law (perdata) > 346.01 Marriage law
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Keluarga Islam
Depositing User: Sdri Dani Nur Madinah
Date Deposited: 17 Feb 2021 04:43
Last Modified: 17 Feb 2021 04:43
URI: http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/9489

Actions (login required)

View Item View Item