PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PERAMPASAN HARTA MILIK NASABAH MENJADI HARTA MILIK NEGARA (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018)

Kartika, Jasmine (2020) PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PERAMPASAN HARTA MILIK NASABAH MENJADI HARTA MILIK NEGARA (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018). Skripsi thesis, IAIN Purwokerto.

[img]
Preview
Text
COVER_BAB I_BAB V_DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
KARTIKA JASMINE_PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PERAMPASAN HARTA MILIK NASABAH.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Penipuan yang dilakukan agen umrah First Travel telah memakan banyak korban. Program promo yang digelar biro perjalanan First Travel, berhasil mengambil hati puluhan ribu orang. Kasus yang bergulir sejak tahun 2017 lalu hingga kini belum menemukan titik terang bagi para calon jama‟ah umrah yang menjadi korban. Bahkan para korban terancam tak mendapatkan kembali uang yang telah mereka setorkan. First travel diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan, penipuan, dan pencucian uang dengan modus umrah yang menyebabkan barang bukti dalam kasus first travel ini dinyatakan dirampas untuk negara. Tujuan penelitian ini yaitu: pertama, untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018.Kedua, untuk mengetahui perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap perampasan harta milik nasabah menjadi harta milik negara.Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library reseacrh). Sumber data primer penelitian adalah UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU No 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 195/Pid./2018//PT.Bdg, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018, Pasal 39, Pasal 372, dan Pasal 378 Kitab Undang￾Undang Hukum Pidana. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel, jurnal, surat kabar yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode analisa yang digunakan yaitu dengan content analysis. Hasil penelitian ini menunjukkan: pertama, hakim dalam putusannya tidak seharusnya menyatakan aset first travel dirampas untuk negara, karena tidak ada unsur kerugian negara, kasus ini juga bukanlah pidana korporasi yang memungkinkan asetnya dirampas untuk negara, dan ada sita umum sebagai sita paling tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan aset tersebut dikembalikan kepada kurator untuk dibagikan secara proposional dan merata. Kedua, perlindungan hukum terhadap para jama‟ah umroh selaku konsumen secara sosiologis masih lemah khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak para konsumennya dengan melalui peraturan perundang-undangan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Perlindungan hukum, first travel, dirampas negara
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law > 345 Criminal law
300 Social sciences > 340 Law > 346 Private law (perdata) > 346.02 Contracts laws
300 Social sciences > 340 Law > 347 Civil procedure and courts
300 Social sciences > 340 Law > 348 Law (Statutes), regulations, cases > 348.598 Law of Indonesia (UU, Peraturan di Indonesia)
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User: sdri Kartika Jasmine
Date Deposited: 01 Sep 2020 03:25
Last Modified: 01 Sep 2020 03:25
URI: http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/7993

Actions (login required)

View Item View Item