PENYELESAIAN KASUS PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERBASIS HUKUM PROGRESIF (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Purbalingga)

DEWI UTAMI SARI, NIM. 1323201028 (2018) PENYELESAIAN KASUS PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERBASIS HUKUM PROGRESIF (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Purbalingga). Skripsi thesis, IAIN Purwokerto.

[img]
Preview
Text
COVER_ABSTRAK_DAFTAR ISI_BAB I_BAB V_DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (1MB) | Preview
[img] Text
DEWI UTAMI SARI_PENYELESAIAN KASUS PERCERAIAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)

Abstract

Perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga sudah menjadi perhatian berbagai pihak. Alasan perceraian di landasi dari tidak adanya keharmonisan yang diakibatkan karena tidak adanya tanggung jawab, pertengkaran yang terus menerus, atau ditinggalnya salah satu pihak, hal ini termasuk dalam penelantaran rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berdasarkan data di Mahkamah Agung Pengadilan Agama Purbalingga merupakan salah satu pengadilan yang jumlah angka perceraiannya 80% dari keseluruhan perkara. Hal ini menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Purbalingga mengenai bagaimana penyelesaian kasus perceraian akibat KDRT dan penerapan hukum progresifnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penyelesaian kasus perceraian akibat KDRT dengan berbasis hukum progresif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) dengan locus penelitian di Pengadilan Agama Purbalingga. Menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan socio-legal. Adapun langkah-langkah dalam pengumpulan data yaitu dengan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Sedangkan untuk analisis data menggunakan model Miles dan Hubberman. Dalam model ini terdapat empat komponen yang harus dilakukan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Purbalingga belum konsisten menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam penyelesaian kasus perceraian akibat KDRT, legal reasoning yang digunakan masih Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sisi progresifitas PengadilanAgama Purbalingga dapat dilihat dari putusan cerai talak dan cerai gugat. Putusan cerai talak lebih progresif dengan adanya pemberian nafkah iddah dan mut’ah kepada isteri sebagai sebagai bentuk hukuman. Sedangkan pada cerai gugat tidak ada pemberian nafkah iddah ataupun mut’ah meskipun isteri mengajukan gugatannya dikarenakan suami tidak memperdulikan keluarganya atau adanya penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh suami.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Penyelesaian Kasus, Perceraian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hukum Progresif
Subjects: 2x4. Fiqih > 2x4.3 Munakahat > 2x4.33 Perceraian
2x4. Fiqih > 2x4.6 Qada (Peradilan)
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Keluarga Islam
Depositing User: Sdri Siswa Prakerin
Date Deposited: 08 Aug 2018 00:14
Last Modified: 08 Aug 2018 00:14
URI: http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/4091

Actions (login required)

View Item View Item