HUKUM ABORSI (StudiAnalisisPasal 31-39 Peraturan PemerintahNomor 61 Tahun 2014 tentangKesehatanReproduksidalamPerspektifHukum Islam)

NurArifin, NIM. 082321016 (2016) HUKUM ABORSI (StudiAnalisisPasal 31-39 Peraturan PemerintahNomor 61 Tahun 2014 tentangKesehatanReproduksidalamPerspektifHukum Islam). Skripsi thesis, IAIN Purwokerto.

[img]
Preview
Text
Cover, Bab I, Bab V, Daftar Pustaka.pdf

Download (13MB) | Preview
[img] Text
NUR ARIFIN_HUKUM ABORSI (Studi Analisis Pasal 31-39 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dalam Perspektif Hukum Islam).pdf
Restricted to Registered users only

Download (13MB)

Abstract

Di Indonesia, perihalaborsiantara lain di aturdalamPeraturanPemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Dalam BAB IVpasal 31 Peraturantersebutdisebutkanbahwaaborsibolehdilakukandenganalasankedaruratanmedisatauakibatperkosaandenganmensyaratkanusiakehamilanbelummencapai 40 haripadakasusperkosaan. LahirnyaPeraturanPemerintah di atassebagaiaturanterbarumemunculkan pro dankontra di masyarakatPersoalan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah ketentuan hukum aborsipadaPeraturanPemerintahNomor 61 tahun 2014? Dan Bagaimanakah perspektifhukum Islam tentangketentuan hukumaborsipada Peraturan PemerintahNomor 61 tahun 2014?. Peelitianinimerupakanjenisrisetkepustakaan (library research, yaitujenispenilitai yang objekutamanyaadalahbuku-bukukepustakaan yang berkaitandengtanpokokpembahasandanjuga literature literaturelainya.Pengambilan data daripenilitianiniberdasarkandokumenberupabuku-bukudanperaturanpemerintahtentangkesehatanreproduksi.Data tersebutkemudianpeulisanalisisdenganmetodedeskriptifanalisisdancontent analysis. Berdasarkanpembahasandananalisis terhadap permasalahantentanghukumaborsidalampersepektifhukum Islam padaperaturanpemerintahnomor 61 tahun 2014, dapatdisimpulkan bahwa: (1) ketentuanhukum aborsipadaPeraturanPemerintahNomor 61 tahun 2014 padaprinsipnyasejalandenganketentuanperaturanpidana yang ada, yaitumelarangsetiap orang untukmelakukanaborsi, namunmengizinkanuntukmelakukanaborsidalamkeadaanindikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai Pengecualian atas Larangan Aborsi.(2) Ketentuan hukumaborsipada Peraturan PemerintahNomor 61 tahun 2014 dalampersepektifhukum Islam adalahbolehbolehsesuaidenganpendapatparaulamadanprinsipkemaslahatan. Keyword: “Hukum Aborsi, Kesehatan Reproduksi, Hukum Islam”

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 200 Religion > 290 Other and comparative religions > 297 Islam and religions originating in it > 297.1 Sources of Islam > 297.14 Religious Ceremonial Laws and Decisions
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Keluarga Islam
Depositing User: Aris Administrator Perpustakaan IAIN Purwokerto
Date Deposited: 13 Jun 2016 02:39
Last Modified: 13 Jun 2016 02:39
URI: http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/168

Actions (login required)

View Item View Item