IMPLIKASI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN TERHADAP ADMINISTRASI PONDOK PESANTREN DI BANYUMAS (Studi Kasus Pondok Pesantren di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)

Siti, Nurrohmah (2021) IMPLIKASI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN TERHADAP ADMINISTRASI PONDOK PESANTREN DI BANYUMAS (Studi Kasus Pondok Pesantren di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas). Skripsi thesis, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

[img]
Preview
Text
Siti Nurrohmah_Implikasi Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren Terhadap Administrasi Pondok Pesantren di Banyumas (Studi Kasus Pondok Pesantren di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas).pdf

Download (3MB) | Preview
[img]
Preview
Text
Cover_Bab I_Bab V_Daftar Pustaka.pdf

Download (721kB) | Preview

Abstract

Pendidikan pesantren merupakan pendidikan yang memiliki ciri khas, kuat dan juga lekat dengan kyai sebagai figur utamanya dan masjid sebagai tempat pusat kegiatannya, sehingga pesantren mampu menanamkan nilai-nilai kehidupan santri selama 24 jam penuh di lingkungannya. Salah satu regulasi yang mengatur mengenai pesantren yaitu UU No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren yang pastinya juga memiliki implikasi terhadap pendidikan pesantren di Indonesia. Berdasarkan hal ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implikasi setelah disahkannya UU No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren terhadap administrasi pondok pesantren di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan/empiris (field research) dengan pendekatan yuridis empiris atau sosiologis dimana pendekatan ini digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Sedangkan untuk metode pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi, wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa UU No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren tidak memiliki dampak atau implikasi yang signifikan terhadap administrasi pondok pesantren di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, dikarenakan UU No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren ini belum ada peraturan pelaksanaan berupa peraturan pemerintah dan di Banyumas sendiri belum ada peraturan daerah yang secara khusus mengatur pendidikan keagamaan Islam seperti pendidikan Diniyah Formal dan pendidikan Muaddalah sehingga UU No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren ini belum bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kata Kunci: Undang-undang, administrasi, pondok pesantren.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Undang-undang, administrasi, pondok pesantren
Subjects: 2x6 Sosial dan Budaya > 2x6.1 Masyarakat Islam
2x6 Sosial dan Budaya > 2x6.2 Politik
2x6 Sosial dan Budaya > 2x6.2 Politik > 2x6.21 Negara Islam
2x6 Sosial dan Budaya > 2x6.2 Politik > 2x6.22 Sistem Pemerintahan
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User: Siti Nurrohmah sdr
Date Deposited: 29 Oct 2021 07:46
Last Modified: 29 Oct 2021 07:46
URI: http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/12060

Actions (login required)

View Item View Item